Edisi Cetak

Penjahat Seksual Kebiri Saja Biar Jera!

BELUM lama ini, masyarakat dikejutkan oleh sejumlah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Mulai dari Jakarta International School (JIS)

Penjahat Seksual Kebiri Saja Biar Jera!
ANTARA /AGUS BEBENG
MASSA dari Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi menyusul maraknya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anakanak Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/5). Dalam aksinya Muslimah HTI meminta negara wajib menjadi penanggung jawab utama perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. 

BELUM lama ini, masyarakat dikejutkan oleh sejumlah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Mulai dari Jakarta International School (JIS), Emon dan lainnya. Efek jera KUH Pidana dan UU Perlindungan Anak, ternyata kurang bertaring. Banyak muncul langkah terobosan, menggunakan hukum Islam agar jera.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, Prof Ahmadi Hasan mengatakan, secara umum pedofilia merupakan perilaku seks menyimpang. Terjadi korbannya tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga orang dewasa.

Ini mengingatkan pada zaman Nabi Luth. Pada masanya cinta sesama jenis, sebagaimana disebutkan dalam Alquran. Kenapa dilarang? Karena tidak sesuai naluri manusia, yakni lawan jenis, hingga turun azab Tuhan.

“Zaman Nabi Luth, Allah SWT menurunkan azab yang pedih, menurunkan berbagai bencana. Pada masa sekarang, justru anak-anak yang tidak berdosa, menyangkut pula masa depan mereka,” katanya.

Menurut dia, orangtua maupuan orang dewasa harusnya melindungi anak-anak agar tumbuh dan berkembang secara baik, menyangkut masa depan mereka. Jangan justru menularkan yang tidak baik bagi anak-anak.

Jika demikian, dosa dan dampaknya pun ganda. Pertama, sudah melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan yang kedua masif, yakni membuat anak-anak trauma dan begitu dewasa mencari korban baru. Ini sangat dikhawatirkan, nanti muncul forum anak-anak menyimpang.

“Hukum Islam memelihara kemaslahatan umat, bukan mendatangkan mudharat. Maka sanksi hukuman bagi pelaku adalah cambuk, sebagai bentuk hukuman yang setimpal,” pungkasnya.

Pengamat Hukum, Masdari Tasmin mengatakan, sebenarnya sanksi bagi pelaku pedofilia sudah sangat berat jika hakim yang mengadili menjatuhkan sanksi maksimal. Seperti dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Seperti pasal 77 saja mengatur, jika memperlakukan diskriminasi, menelantarkan anak maka pelaku sudah terancam kurungan penjara lima tahun. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak sangatlah berat, maksimal 15 tahun.

“Pengadilan terkadang menjatuhkan vonis antara hukuman minimal dan hukuman maksimal, jika hukuman maksimal maka sudah berat. Kalau memang kasusnya sudah sangat luar biasa, jatuhkan vonis maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, pelaku sebaiknya mendapatkan hukuman jera akibat perbuatan yang sadis meyiksa dan membuat trauma anak-anak. Jika tidak dikurung dalam waktu lama, menjadi kekhawatiran selepas dari penjara kembali beraksi.

Mengingat, kelainan seksual merupakan penyakit kejiwaan yang sulit pengobatannya. Pelaku selain mendapatkan hukuman kurungan penjara yang lama, juga perlu mendapatkan pengobatan psikologisnya.

***

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Prof H Ahmad Khairudin mengatakan akibat pelanggaran tersebut akan mendatangkan murka dan azab Tuhan.

“Pelaku pada kasus itu tentu saja sebuah penyimpangan yang menjijikkan, yang akan mendatangkan murka dan azab Tuhan. Karena fenomena ini semakin banyak terjadi, maka harus mendapat perhatian semua pihak untuk mengatasi,” katanya.

Dia berharap, dari aspek hukum agar menerapkan efek jera maka pelakunya harus diberikan hukuman maksimal. “Sambil dibina sesuai ajaran agama yang dipeluk,” katanya.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, H Rusdiansyah Asnawi mengatakan menurut Islam memang benar sama dengan jina. “Kalau di negara Islam, hukuman bagi pelaku dirajam sampai mati, bila terbukti,” katanya.

Masih menurut dia, karena Indonesia bukan negara Islam, berlaku aturan pidana maka solusinya beri hukuman berat dan maksimal bagi pelaku. Jadi, ancaman hukuman harus dimaksimalkan saat putusan di persidangan.

“Jangan setengah-setengah dalam memberi hukuman. Saya kaget dan prihatin apa yang terjadi di Indonesia terkait kasus ini,” katanya.

Sedangkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel, H Sarbani Haira mengatakan, dari sudut agama perbuatan ini jelas sebuah kesalahan besar. Hukuman yang diberikan, seharusnya berat.

“Pelaku merupakan orang yang susah dibina, karena rusak mentalnya. Meski dipenjara, tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan sama. Pun begitu keluar penjara, bisa lagi-lagi melakukan aksi,” katanya.

Untuk itu, menurut dia hukuman berat mutlak harus diberikan bagi pelaku, karena kalau ringan takkan bikin jera.

“Hukuman harus berat, harus ada wacana untuk beri hukuman dikebiri saja. Kalau dikebiri kan bagaimana bisa lakukan aksi, walau hukuman ini sebenarnya masih ringan dibanding hukuman yang berlaku di negara Islam, tapi itu pasti bisa bikin jera,” tegasnya. (m hasby suhaily-nia kurniawan-irham safari)

Editor: Sudi
Sumber: Serambi Ummah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help