KFC Cabut Kewajiban Pemakaian Atribut Natal Terhadap Karyawan Muslim

Demikian hal ini diungkapkan senator asal DKI Jakarta Fahira Idris. Peryataan ini dikatakannya usai melakukan pertemuan

KFC Cabut Kewajiban Pemakaian Atribut Natal Terhadap Karyawan Muslim
serambiummah.com/net
KFC di Batulicin, Tanbu.

SERAMBIUMMAH.COM, JAKARTA - Perusahaan makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) tak akan memaksakan pemakaian atribut natal kepada karyawannya yang beragama Islam. Himbauan ini berlaku terhadap outlet dan cabang KFC di seluruh Indonesia.

Demikian hal ini diungkapkan senator asal DKI Jakarta Fahira Idris. Peryataan ini dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat tersebut.

"Pada pertemuan tadi pihak KFC menyatakan tidak ada kewajiban bagi karyawan muslimnya memakai atribut natal. Peryataan ini akan disebarkan ke seluruh cabang dan otlet KFC di seluruh Indonesia," kata Fahira kepada voa-islam di Jakarta, Senin (22/12).

Menurutnya, pemakaian atribut natal seperti topi santa di perusahaan sebaiknya tak wajib. Ia menambahkan, pemaksaan pemakainya atribut natal terhadap karyawan tanpa terkecuali, termasuk karyawan muslimah yang mengenakan jilbab merupakan sikap intoleran dan bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945.

"Jika alasan bisnis, pihak perusahaan bisa memasang atribut natal di tokonya. Itu gak apa-apa. Asal jangan memaksa menyuruh karyawan muslimnya memakai atribut itu," ujar Fahira.

Putri politisi Partai Golkar Fahmi Idris ini menambahkan bahwa dirinya sudah mengirim surat dan mengingatkan kepada asosiasi ritel, pusat perbelanjaan, hotel dan restoran. Intinya minta agar perusahaan tidak mewajibkan karyawannya yang berjilbab untuk mengenakan atribut natal.

"Saya dengar kalau mereka menolak dianggap tidak toleran. Padahal toleransi itu mestinya sikap saling menghargai terhadap tindakan yang tidak melanggar hukum maupun agama. Bukan menutup simbol keyakinan karyawan dengan agama lain, apalagi mengikuti ritual keagamaan yang berbeda," terang Fahira.

Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi soal agama ini berharap, melalui surat yang dikirimkan, bisa membuka hati para pemilik perusahaan. Tapi kalau tetap saja ada perusahaan yang mewajibkan karyawannya dia siap datang dan menegurnya. (voa-islam)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help