Ketika yang Haram Diwajibkan

Mungkin karena kita terlalu terspesialisasi dalam hidup ini dan hidup terkotak-kotak dalam disiplinnya masing-masing

Ketika yang Haram Diwajibkan

SERAMBI UMMAH.COM – Jauh sebelum kisruh keharaman BPJS saat ini, Ustadz Muhaimin Iqbal telah menuliskan keresahannya, menyikapi BPJS ini. Berikut tulisan beliau pada November 2013, yang Arrahmah kutip dari situsnya geraidinar.com, Kamis (30/7/2015). Insyaa Allah, tulisan ini masih sangat relevan untuk kita renungkan saat ini. Bismillah.

Mungkin karena kita terlalu terspesialisasi dalam hidup ini dan hidup terkotak-kotak dalam disiplinnya masing-masing, sehingga ketika ada sesuatu yang besar yang menuntut disiplin ilmu yang luas – kita menjadi tidak melihatnya. Seperti berada dalam hutan, kita hanya melihat pohon satu per satu tetapi tidak bisa melihat hutannya sendiri. Di negeri ini ada hal yang haram – yang sebentar lagi menjadi kewajiban seluruh warga negara untuk mengikuti yang haram tersebut – tetapi kita tidak tahu, kok bisa?

Kewajiban untuk mengikuti yang haram itu tersusun dalam serangkain undang-undang dan perpres yang sangat rapi yang disiapkan dalam 10 tahun terakhir – yet umat Islam tidak menyadarinya – sehingga terjebak menjadi wajib mengikuti yang haram tersebut.

Saya masih berprasangka baik sehingga masih mungkin diluruskan meskipun waktu kita kurang dari dua bulan – bila ada kemauan yang besar, insyaa Allah bisa.

Prasangka baik itu adalah ketika awalnya pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya. Maka lahirlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yang kemudian diikuti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di antara pasalnya di UU No. 36 tersebut berbunyi : ” Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan sosial.” (Pasal 13 , ayat 1). Kemudian “Program jaminan kesehatan sosial sebagimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 13 , ayat 1).

Rangkaian undang-undang tersebut kemudian disusuli dengan Peraturan Presiden yang baru keluar tahun ini yaitu Peraturan Presiden No. 12/2013, yang antara lain berbunyi : ” Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk” (pasal 6, ayat 1).

Pentahapan tersebut dimulai dari tanggal 1 Januari 2014 dan batas akhirnya ketika seluruh penduduk sudah harus menjadi peserta Jaminan Kesehatan ini adalah tanggal 1 januari 2019. (Pasal 6, ayat 2).

Sampai di sini saya masih melihat, ini adalah niat baik pemerintah untuk mengelola kesehatan dari rakyatnya.

Masalahnya kemudian timbul ketika turun pada siapa yang akan mengelola dana kesehatan tersebut dan bagaimana dikelolanya. PT. Askes yang dipercaya untuk mengelola jaminan kesehatan ini untuk dua tahun pertama misalnya, saya tidak melihat mereka memiliki kemauan maupun kemampuan untuk mengelola dana umat ini secara syariah.

Halaman
123
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved