Jalan panjang jilbab Turki

Hingga akhirnya beberapa kali para pemimpin Muslim di generasi berikutnya memperjuangkan syari’at jilbab meski melalui onak dan duri.

Jalan panjang jilbab Turki
Getty Image
Emine Erdogan saat mendampingi Presiden Erdogan mengunjungi Presiden Jokowi dan isteri di Istana Negara 

SERAMBI UMMAH.COM – Tidak disangka perjuangan Muslimah Turki untuk dapat mengenakan jilbab secara bebas begitu panjang. Sejak berkuasanya pemerintah sekuler di tahun 1924, semua syi’ar Islam, termasuk syari’at jilbab kian suit dilaksanakan.

Hingga akhirnya beberapa kali para pemimpin Muslim di generasi berikutnya memperjuangkan syari’at jilbab meski melalui onak dan duri. Sebagaimana yang dialami Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan saat masih menjabat sebagai Perdana menteri (PM), dibutuhkan waktu 10 tahun guna mengubah undang-undang yang melarang jilbab masuk ke institusi negara melalui jalan juang parlemen, demikian Piyungan melansir ROL.

Dalam rentang 10 tahun itu istri sang PM dan sang presiden (Emine Erdogan dan Hayrunnisa Gul) terpaksa tidak bisa mendampingi suami mereka di rumah dinas dan istana negara. Karena alasan jilbab pula, PM Erdogan kemudian menyekolahkan kedua anak perempuannya ke Amerika Serikat dan Bosnia.

Pada tahun November 2013, PM Erdogan mengumumkan paket reformasi yang telah disetujui parlemen. Paket reformasi itu mencakup antara lain pencabutan undang-undang yang melarang penggunaan jilbab di berbagai institusi pemerintah/negara.

Sebelumnya, larangan berjilbab di kampus-kampus, termasuk di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri, juga telah dicabut. Dengan begitu, para pegawai negeri perempuan kini bebas mengenakan busana Muslimah dan laki-laki boleh memelihara jenggot. Namun, larangan memakai jilbab dan berjenggot masih tetap berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan jaksa.

Paket reformasi yang mencabut undang-undang larangan berbusana Muslimah di institusi pemerintah/negara ini merupakan lompatan besar dan merupakan beberhasilan partai pemerintah, Partai AKP pimpinan Erdogan. Sepuluh tahun lalu, atau tepatnya pada 2002, ketika AKP memenangkan pemilu dan mengantarkan Erdogan menjadi PM Turki, partai berhaluan Islam ini berjanji akan mencabut larangan mengenakan busana Muslimah ini di semua institusi pemerintah.

Namun, untuk merealisasikan janji itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di Turki, meskipun 98 persen penduduknya beragama Islam, masalah jilbab atau hijab bukan hanya urusan beragama masing-masing individu. Jilbab sudah menjadi simbol politik.

Simbol bagi kalangan sekuler dan juga simbol bagi mereka yang peduli dengan agama Islam. Bagi partai-partai sekuler, larangan berjilbab di institusi-institusi pemerintah merupakan realisasi dan perwujudan dari Republik Turki modern yang didirikan oleh Mustafa Kamal Ataturk sejak 90 tahun lalu.

Turki modern yang dimaksud adalah dengan tetap menjaga dan memelihara kesekuleran negara. Yaitu dengan menghilangkan atau melarang simbol-simbol agama masuk dalam institusi-institusi pemerintah/negara. Termasuk larangan mengenakan atribut agama, terutama jilbab, di institusi-institusi negara tadi. Dengan kata lain, memperbolehkan atribut agama masuk di institusi pemerintah/negara berarti telah menghilangkan ciri dan status dari sekularisme Republik Turki modern.

Di lain pihak, kalangan Islam di Turki menyatakan bahwa sekuler yang benar justru memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada setiap individu untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, antara lain mengenakan busana Muslim/Muslimah. Apalagi, umat Islam di Turki merupakan mayoritas. Karena itulah, kalangan Islam, terutama partai politiknya, terus berusaha memperjuangkan Islam, termasuk mengenakan atribut-atribut keagamaan.

Halaman
12
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved