Perbandingan Antara Masjid Dengan Gereja

Di negeri-negeri Islam yang telah mempunyai susunan pemerintahan modern saja diadakan Kementerian Agama atau Kementerian Wakaf

Perbandingan Antara Masjid Dengan Gereja
Hamka

SERAMBI UMMAH.COM - Dalam Islam tidak ada susunan cara kegerejaan. Tidak ada Paus, lalu Kardinal, dan Uskup. Setiap Masjid berdiri sendiri dengan pengurusnya sendiri. Di negeri-negeri Islam yang telah mempunyai susunan pemerintahan modern saja diadakan Kementerian Agama atau Kementerian Wakaf, yang mengadakan tilikan dan pemiliharaan Masjid-masjid.

Menteri Agama atau Menteri Wakaf itu bisa saja exit (keluar) dari jabatan Menterinya kalau terjadi krisis Kabinet atau Presiden (kepala negara) mengadakan reshuffle. Demikian juga petugas dalam masjid itu. Sejak dari Imam dan Khatibnya, tidaklah mereka itu ‘Penguasa Rohaniyah’ tempat jama’ah mengakui dosa lalu memberi ampunan dengan perantara mereka, lalu mereka berhak memberi ampun. Bahkan setiap orang Islam, dibuka oleh Allah pintu untuk berhubungan langsung dengan Allah, memohon ampun meminta taubat.

Imam-iman dalam Masjid pun, siapa saja berhak menjadi imam asal lidahnya lebih fasih dan dia disegani. Imam Rawatib di tiap masjid, bukanlah kepala agama, melainkan orang-orang yang ditugaskan oleh jama’ahnya atau oleh penguasa setempat mendirikan jama’ah lima waktu, supaya jangan sampai kosong.

Seorang Ulama dalam Islam bukanlah sebagai seorang Pendeta dalam Gereja Katholik atau lainnya. Ulama Islam adalah orang biasa yang mempunyai ‘profesi’ sendiri. Dia adalah seorang dari antara orang banyak bukan orang istimewa. Keseganan orang kepada mereka, hanyalah kalau Ulama itu memimpin dan membimbing mereka secara kerohanian. Dan tumbuhnya Ulama itu bukanlah karena diangkat atau diakui oleh suatu badan rohaniah atau satu masjid.

Setelah membandingkan di antara ‘Kekuasaan Rohaniyah’ Pendeta-pendeta dan Hierarchie kepercayaan itu dengan keadaan masjid dalam Islam, teranglah bahwasanya ‘Pemisahan Negara Dengan Gereja’ di Barat tidak dapat disandingkan untuk ‘Memisahkan Negara dari Masjid’ atau yang selalu disebut-sebut di negri kita ini sekarang, ialah ‘Memisahkan Negara dengan Agama’. Menyamakan dua hal yang berbeda, adalah kena oleh pepatah ‘Asing biduk, kalang di letak’.

Dalam Qur’an tegas diwajibkan agar setiap urusan dijalankan menurut Syari’at. Termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Kalau al-Qur’an menerangkan secara umum, As-Sunnah memberikan arti cara pelaksanaannya. Mana yang belum tegas menjelaskan:

“Dan tidaklah Kami mengutus seorang Rasul pun, melainkan supaya dita’ati dengan izin Allah.” (QS. An-Nisaa’ [4] : 64)

Dalam keteladanan Rasul Shallahu alaihi was sallam, Allah SWT berfirman:

“Apa yang dibawa oleh Rasul, hendaklah kamu ambil. Dan apa yang dia kamu daripadanya, hendaklah hentikan.” (QS. al-Hasyr [59] : 7)

Di ayat lainnya, Allah Ta’ala berfirman:

Halaman
123
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved