Sengkarut Sertifikasi Halal

Persoalan sertifikasi ini belakangan mendapat sorotan tajam, menyusul dugaan adanya

Editor: Dheny

SERTIFIKASI halal bagi produk makanan dan minuman, masih menuai sorotan. Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai Jaminan Produk Halal (JPH), atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2006, belum juga selesai.

Persoalan sertifikasi ini belakangan mendapat sorotan tajam, menyusul dugaan adanya “permainan uang” dalam pengurusan label sertifikasi halal bagi suatu produk makanan yang belum mengantongi label halal, sehingga kehalalan suatu produk menjadi meragukan.

Terakhir, pemerintah mencabut kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, MUI kini hanya sebagai pemberi rekomendasi.

“Kalau MUI diberi wewenang tunggal, nanti ada kecemburuan di organisasi masyarakat lainnya,” katanya. Penetapan sertifikasi oleh pemerintah justru melindungi masyarakat. Apalagi, yang berhak menjalankan undang-undang adalah pemerintah, bukan MUI.

Kepala Disperindag Kalsel, Farida Wariansi mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kemenetrian Agama menyangkut sertifikasi halal tersebut.

Selama ini, pemberian sertifikat halal oleh MUI bersama-sama BPOM. “Kedepan bagi produk yang sudah memiliki sertifikat halal, tidak ada masalah lagi. Bagi muslim, paling tidak melihat label sertifikat halal dalam mengonsumsi suatu produk,” katanya.

Menurutnya, Kementrian Agama harus cepat menangani karena masyarakat memerlukan jaminan halal suatu produk. Semestinya, perhatikan kandungan bahan-bahan produk yang akan dikonsumsi tersebut, tidak hanya label halalnya saja.

Dia menyebutkan, seperti produk yang menggunakan pewarna dan merusak kesehatan kemudian diperjualbelikan tentu dalam hukum agama hukumnya juga haram. Oleh karena, itulah pihaknya mendampingi usaha kecil menengah dan rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman, bagaimana cara pengolahannya.

Dia menambahkan, masyarakat tidak perlu resah terkait pencabutan kewenangan sertifikasi halal dari Kementrian Agama terhadap LPPOM MUI. Tetap perhatikan label halal yang sudah ada dalam produk, juga perhatikan kandungan bahan-bahannya.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, H Rusdiansyah Asnawi mengatakan mengurus sertifikasi halal di Banjarmasin, Kalsel tidak rumit.

“Sertifikasi halal itu sangat penting, karena dari sertifikasi tersebut masyarakat tahu suatu produk itu halal. Dan masyarakat tak perlu ragu lagi,” katanya.

Bahkan, dia mengatakan sekalipun produk itu dipasarkan di luar negeri, sudah jelas resmi dan halal. “Dalam pengurusan tidak ada rumit sama sekali, mudah sekali. Silakan datang langsung ke LPPOM MUI, nanti diberikan formulir daftar isian untuk diisi. Mudah saja,” katanya.

Rusdiansyah, yang juga Direktur LPPOM MUI Kalsel ini, mengatakan tidak ada biaya satu rupiah pun. Cuma biaya auditor yang ke lapangan untuk transport dan konsumsi. “Masyarakat tidak perlu ragu, MUI terus melakukan langkah dan imbau agar datang untuk melakukan sertifikasi halal,” katanya.

Terpisah, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjarmasin, HM Dahri mengatakan karena mayoritas masyarakat beragama Islam maka ketentuan sertifikasi halal itu tentunya dinilai penting.

Halaman
12
Sumber: Serambi Ummah
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved