Breaking News:

Menggunakan Hak Pilih

Menyikapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan April mendatang, kiranya perlu dikemukakan sebuah penjelasan

Editor: Dheny

Oleh: H Muhammad Tambrin
Kepala kanwil Kemenag Kalsel

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, Rasul-Nya, dan Pemimpin yang memerintahmu” (QS An-nisa: 59).

Menyikapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan April mendatang, kiranya perlu dikemukakan sebuah penjelasan mengenai hukum golput (golongan uutih), yang digali dari sumber hukum ilmu Fiqh Islam.

Golput di sini berarti, orang yang sengaja tidak menggunakan hak suaranya dalam sebuah Pemilu karena ada alasan tertentu ataupun karena acuh dengan adanya pesta demokrasi tersebut. Lalu bagaimana perspektif hukum Islam, adanya para pelaku golput ini.

Banyak alasan mengapa umat Islam tidak boleh golput dalam pemilu, salah satunya akan mempersilakan orang lain yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin.

Dalam pandangan Islam ada hubungan erat antara politik dan Islam, yang tampak pada isu kevakuman kepemimpinan setelah Rasulullah wafat.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, “mengangkat seorang pemimpin adalah suatu keharusan. Pemilu adalah satu cara yang ditempuh untuk memilih pemimpin”.

Dalam dimensi hukum Fiqh, pada dasarnya golput memiliki lima hukum yang dikenakan kepadanya:

1. Haram
Golput dihukumi haram (terlarang), apabila perilaku golput diniatkan untuk mengacaukan Pemilu yang akan dilaksanakan. Para pelaku bertujuan untuk membuat kerusakan dan menggagalkan jalanya Pemilu melalui indikasi politik yang tidak dibenarkan dalam Syari’at Islam.

Mencoba menghasut, mempengaruhi dan memerintahkan orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Perilaku golput semacam ini, dihukumi haram dan pelakunya berdosa atas apa yang telah dilakukan. Firman Allah SWT (artinya): “Dan orang-orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengharap kepada Allah anugerah”

2. Makruh
Apabila perilaku golput ini didasarkan pada sikap acuh tak acuh dan perasaan tidak perduli adanya pesta demokrasi. Golput seperti ini dihukumi makruh, yang apabila dijauhi dan ditinggalkan oleh pelaku akan mendapatkan pahala dari Allah SWT (artinya): “Dan jadikanlah di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar”.

3. Mubah
Mubah berarti boleh-boleh saja, yang apabila dilaksanakan atau ditinggalkan pelaku tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Golput dihukumi mubah apabila dilakukan karena keawaman seseorang terhadap visi misi yang dimiliki partai, caleg, atau calon presiden yang akan dipilih, ia melakukan golput karena takut salah memilih, Nabi Muhammad SAW bersabda (artinya): “Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu”

4. Sunah
Hukum sunah berlaku apabila semua partai dan calon pemimpin yang akan dipilih dicurigai memiliki tujuan menyebarkan kezaliman, membuat kerusakan dimuka bumi dan mendukung kemaksiatan merajalela, membuka pabrik-pabrik narkotika dan minuman keras, melegalkan perjudian, membiarkan prostitusi dengan dalih menambah penghasilan negara.

5. Wajib
Golput juga bisa dihukumi wajib jika semua partai, caleg atau calon presidennya telah nyata-nyata mempunyai visi dan misi mengembangkan kezaliman dan membawa kehancuran negara serta membuat kerusakan di muka bumi misalnya, berencana menciptakan peperangan tanpa alasan yang jelas, mengembangkan senjata yang berbahaya bagi umat manusia, mengganti idiologi Pancasila dengan komunisme, bertujuan memberantas agama, mengadakan pembunuhan masal pada suatu etnis dan lain sebagainya.

Sementara dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI), apabila seorang muslim tidak menggunakan hak pilihnya, padahal ada calon pemimpin yang memenuh syarat seperti beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif maka hukumnya haram. (*)

Berita Populer
Sumber: Serambi Ummah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved