Edisi Cetak

Pengawasan Legalisasi Miras

Minuman beralkohol dapat dijual di hotel, restoran dan bar, sesuai undang-undangan kepariwisataan.

Editor: Dheny
BPost Group
SATPOL PP Kota Banjarmasin menyita minuman keras di Warung Ujung Padang, beberapa waktu lalu. 

PEMERINTAH membatasi peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Penjualnya harus memiliki izin khusus. Konsumen, harus berusia minimal 21 tahun dan menunjukkan kartu identitas ketika membeli.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendag No 20 /M-DAG/PER/4/2014 yang berlaku sejak 11 April. Ini turunan dari Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Disebutkan, ada tiga golongan minuman beralkohol. Golongan A, minuman keras kadar alkohol 5 persen, Golongan B minuman alkohol berkadar 5-20 persen, dan Golongan C minuman alkohol berkadar 20-55 persen.

Minuman beralkohol dapat dijual di hotel, restoran dan bar, sesuai undang-undangan kepariwisataan. Kemudian, tempat tertentu yang dtitetapkan oleh bupati/wali kota. Di tingkat eceran, minuman beralkohol dapat dijual pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu yang ditetapkan bupati/wali kota dan gubernur untuk DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, M Ersya Zain mengatakan, terkait penindakan menjadi kewenangan Satpol PP dan Kepolisian. Pihaknya tetap mengawasi peredaran miras tersebut.

Banjarmasin memang menuju metropolitan, sulit melarang peredaran miras, tetapi bisa membatasinya. “Kami awasi kalau ada informasi pedagang melanggar aturan, kami rekomendasikan agar Satpol PP dan Kepolisian menindak,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, peredaran dan pengawasan minuman beralkohol sendiri di Kota Banjarmasin diatur dalam Perda dan Perwali. Pihaknya terus menyosialisasikan agar pedagang minuman beralkohol sesuai aturan yang berlaku.

Walau izinnya ada di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kota Banjarmasin, pihaknya mengawasi. Ke depan akan memberi tanda barcode pada minuman beralkohol.

“Tujuannya hanya mengawasi peredaran barcodenya, kelihatan apakah asli atau KW ataukah oplosan. Karena jika ada yang beredar KW atau oplosan, juga merugikan konsumen,” tutupnya.

Sementara Kepala Disparbudpora Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil menambahkan, pengawasan peredaran minuman beralkohol ada pada Disperindag Kota Banjarmasin.

***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan tegas menyatakan tetap mengecam keras aturan soal miras tersebut, meski sifatnya untuk membatasi peredaran.

Menurut Ketua Umum MUI Kalsel, HA Makkie hal itu tidak bisa menjamin miras tetap bebas dikonsumsi oleh warga umum.

“Tetap akan sulit mengon-trol. Syarat itu sulit dikontrol.Tetap tidak setuju, karena itu persyaratan meng-ada-ada. Masa ada kriteria umur, kalau kaya gitu artinya sama saja memperbolehkan. Asal umur 21 berarti boleh minum lah, kan kita semua sudah tahu semua yang memabukkan itu haram,” tegasnya.

Sedangkan Dir Sabhara Polda Kalsel, Kombes Pol Totok Kasniantoro menegaskan siap melakukan penegakan hukum berupa pemberantasan.

“Seperti yang sudah saya sampaikan, apalagi di lokasi rawan dan tempat keramaian. Kita siap ciptakan suasana masyarakat yang nyaman. Tidak sekadar aman, karena aman belum tentu nyaman,” katanya. (m hasby suhaily/nia kurniawan-irham safari)

Sumber: Serambi Ummah
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved