Edisi Cetak

Meletakkan Kotak Amal Pun Ada Izinnya

DI Banjarmasin banyak ditemui kotak amal. Kotak amal berbahan kaca atau plastik itu paling banyak mengatasnamakan yayasan

Meletakkan Kotak Amal Pun Ada Izinnya
NET
Ilustrasi 

DI Banjarmasin banyak ditemui kotak amal. Kotak amal berbahan kaca atau plastik itu paling banyak mengatasnamakan yayasan, panitia pembangunan masjid dan korban bencana alam. Namun keberadaan kotak amal itu ada yang berizin dan ada sebaliknya.

Kotak amal biasanya diletakkan di depan rumah makan, kios-kios, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum.  Hal ini untuk memudahkan warga beramal dengan cara menyisihkan sebagian uang dan juga memudahkan petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melakukan pengawasan.

Dengan diletakkan di tempat terbuka itu, pemilik kotak amal juga bisa dengan mudah mengawasi kotak amalnya. Bila kotak amal sudah penuh dengan uang, si pemilik kotak amal bisa langsung mengambil uang dan kemudian digunakan untuk pentingan masyarakat.

Panti Asuhan Al-Ihsan, di Jalan Malkon Temon, Banjarmasin, memiliki sekitar empat unit kotak amal. Kotak amal itu biasanya mereka letakkan di rumah makan yang ada di kawasan Kuin dan Malkon Temon.

“Nggak banyak kok. Kami numpang taruh saja. Belum izin ke pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Tapi kami sudah menerima imbauan dari mereka. Sejauh ini, kami hanya minta izin ke pemilik rumah makan saja dan biasanya dibolehkan saja oleh mereka,” kata Pengasuh Panti Asuhan Al-Ihsan, Sam Andy W.

Menurut Andy, pihaknya tidak pernah dipungut biaya oleh pemilik rumah makan terkait meletakkan kotak amal itu. “Malah mereka senang saja jika ada kotak amal di tempat usaha mereka. Kata si pemilik rumah makan, siapa tahu usaha mereka mendapat berkah,” ujarnya.

Jika kotak amal sudah penuh atau tempat kotak amalnya hendak dipakai oleh pihak lain, lanjut Andy, si pemilik rumah makan akan memberitahu dan meminta agar kotak amal segera mengambilnya.

Kepala Bidang Bantuan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Aep Ruhya, mengatakan meletakkan kotak sumbangan atau kotak amal ada perizinan dan prosedurnya.

Menurut Aep, perizinannya diatur dalam Undang Undang RI No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah RI No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Keputusan Menteri Sosial RI No 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana, Keputusan Menteri Sosial RI No 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Sedangkan prosedurnya, lanjut Aep, pemiliki kotak amal harus lembaga sosial yang berstruktur organisasi, memiliki keterangan resmi dari notaris, sekretariat jelas, bentuk sumbangan harus jelas dan kotak amal bakal diletakkan harus jelas.

“Semua ini harus dilaporkan ke kami ketika memohon perizinan,” ujarnya, Rabu (14/5) siang.

Tak hanya itu, kata Aep, pihaknya juga menentukan waktu peletakan kotak amal. Ada yang tiga bulan dan ada yang enam bulan. “Waktu itu bisa diperpanjang, sesuai dengan caraprosedur yang berlaku seperti permohonan perizinan. Hasil dana yang didapat pun harus dilaporkan ke pihaknya secara berkala,” ujarnya.

Aep mengatakan, kotak amal di Banjarmasin cukup banyak. “Pemiliknya ada yang sudah izin ke kami dan ada juga yang belum. Bagi yang belum, tidak ada sanksi karena di undang-undangnya tidak dijelaskan soal itu. Walau begitu, kami terus memonitornya tiap dua bulan sekali. Bagi yang belum ada izin, kami imbau untuk segera mengurus perizinannya ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,” ujarnya. (yayu fathilal-m taufik)

Editor: Sudi
Sumber: Serambi Ummah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved