Di Saudi, Bergosip di Kantor Dianggap Korupsi

Para pegawai di Arab Saudi yang suka bergosip atau menelepon untuk urusan pribadi di kantor harus mulai berhati-hati.

Editor: Edinayanti
http://huffingtonpost.com)
Di Saudi, Bergosip di Kantor Dianggap Korupsi 

SERAMBIUMMAH.COM - Para pegawai di Arab Saudi yang suka bergosip atau menelepon untuk urusan pribadi di kantor harus mulai berhati-hati. Para pegawai yang melakukan aktivitas itu terancam ditangkap penegak hukum karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu. Komisi Anti-Korupsi Nasional Arab Saudi (Nazaha) juga telah mengeluarkan draft peraturan baru yang menyatakan, perilaku di tempat kerja seperti membaca materi yang tidak relevan dan tidak mematuhi jam kantor sebagai tindakan korupsi.

Mengutip laman Arabnews, Rabu, 12 Agustus 2014, Nazaha memberikan sejumlah definisi baru terkait tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi. Selain perilaku personal  tadi, Nazaha menetapan pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dan mendesain kantor secara mewah sebagai tindak korupsi.

Bahkan pejabat yang tampil dalam iklan atau menjadi pembawa acara untuk mempromosikan dirinya sendiri masuk ranah kriminal.

Lembaga sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arab Saudi ini juga menyarankan para pegawai untuk melaporkan kepala dinas yang datang terlambat atau pulang lebih awal. Sebaliknya, kepala dinas juga diharuskan melaporkan pegawai yang tidak patuh dan gagal melakukan pekerjaannya.

Bagi Nazaha, pegawai dianggap korupsi administratif jika sengaja gagal dalam mengurus kebutuhan masyarakat, seperti menerbitkan surat-surat. Pegawai juga dianggap korupsi jika mengungkapkan informasi rahasia soal tender dan kontrak.

Kategori yang sama diberikan bagi pegawai juga menggunakan telepon untuk urusan pribadi dan menjadi calo pegawai negeri bagi keluarga dan kenalan. Menggunakan pengaruh untuk mempercepat proses atau melewati prosedur normal juga dianggap sebagai korupsi.

Nazaha memastikan para pelanggar aturan tersebut akan dikenakan hukuman berat.

Peraturan baru tersebut memperluas definisi korupsi sebelumnya yang meliputi penyalahgunaan dana, pemalsuan, penyuapan dan pemerasan di kementerian dan lembaga pemerintah. (drc)

Sumber: Tribunnews
Tags
arab saudi
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved