Breaking News:

Terkait Larangan Pakai Jibab Panjang

Imam Masjid Istiqlal: Menteri BUMN Melanggar UUD

Jika benar ada larangan penggunaan jilbab di salah satu institusi Negara itu sungguh sangat keterlaluan.

Editor: Didik Trio
serambiummah.com/net
Menteri BUMN, Rini Soemarno 

SERAMBIUMMAH.COM - Beredar isu di jejaring sosial bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, melarang pemakaian jilbab panjang untuk para pegawainya di Kementerian BUMN membuat Imam Masjid Istiqlal KH. Ali Musthafa Ya’qub kesal.

Jika benar ada larangan penggunaan jilbab di salah satu institusi Negara itu sungguh sangat keterlaluan. Kalaupun benar, menurutnya hal itu tidak bisa dibenarkan di Indonesia. “Tambah parah saja,” sesalnya, Kamis (18/12/2014).

Baginya, jika pelarangan itu jadi diterapkan maka menteri yang bersangkutan telah melanggar Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya, ia menghimbau agar kementerian tersebut tidak perlu mengeluarkan aturan yang bikin risau masyarakat. Sebab jilbab bagi umat Islam bukanlah budaya seperti kebanyakan orang liberal menilai.

“Jilbab itu bukan budaya, tetapi bagian dari ibadah kepada Allah Subhana wa Ta’ala. Jika dilarang, jelas sekali melanggar UUD’ 45,” tegasnya memberi tahu kepada wartawan Hidayatullah.com pagi ini melalui sambungan telepon.

Untuk itu, lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal, mengusulkan sebelum dikeluarkannya kebijakan legal, agar Kementerian Agama ikut memperhatikan hal ini. Supaya di kemudian hari pemimpin Indonesia (baca: Presiden Joko Widodo) dapat tahu bahwa berjilbab adalah HAK.

“Sekali lagi, berjilbab itu ialah hak. Hak beribadah kepada Allah. Kementerian Agama harus ikut bicara,” tutupnya.

Perlunya diketahui, beberapa waktu lalu tersebar kabar di media cetak dan online bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Rini Soemarno diduga melarang wanita Muslim mengenakan jilbab panjang.

Sontak saja, ibu ini mendapatkan kritikan tajam. Salah satunya dari masyarakat, umat Islam, dan Ulama.
Semenhata itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara membela Rini.

Menurut JK, hal tersebut tidak benar. JK menilai ada seseorang di balik merebaknya isu tersebut.
“Ah nggak benar itu. Pasti ada yang bikin itu isu ndak benar,” kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014) dikutip Merdeka.

JK meragukan formulir yang disebar di twitter itu. Apalagi tak ada tanda tangan menteri Rini di sana. “Ada ndak tanda tangan Bu Rini (di formulir tersebut). Lihat? Pasti itu ada yang bikin bikin isu itu,” tutup JK.(hidytlh)

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved