Konsep Dakwah Modern Muhammadiyah

Hal ini disampaikan Rektor terpilih Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri dalam diskusi bertajuk

Konsep Dakwah Modern Muhammadiyah

SERAMBIUMMAH.COM - Peran omas Muhammadiyah atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perjalanan pengabdian kepada bangsa ini, jauh sebelum kemerdekaan diproklamirkan.

Hal ini disampaikan Rektor terpilih Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri dalam diskusi bertajuk “Pemuda Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015″ yang dilangsungkan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta hari ini 25 Desember 2014.

“Amal usaha Muhammadiyah yang meliputi kesehatan, pendidikan dan bakti sosial adalah yang paling besar di dunia. Pada perjalanan setelah merdeka, kegiatan mengisi republik itu tidak sedehana, NU dan Muhammadiyah bersatu untuk menyusun konstitusi kita,” ujarnya.

Selanjutnya di masa kini, sambung Syaiful, anak muda Indonesia harus bisa bersaing dalam menghadapi persaingan dengan dunia luar yang kian masif.

“Sekarang banyak produk dari Tiongkok yang masuk dengan harga murah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa bersaing? Ketergantungan kita atas mereka sudah luar biasa, jadi inilah yang akan kita hadapi tahun depan,” tandasnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin pada acara dialog ideologi, politik dan organisasi atau ideopolitor Pimpinan Muhammadiyah Regional IV (Jawa Tengah-DIJ) menyampaikan prestasi Muhammadiyah.

Prestasi Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat dengan turut andil mengisi bidang sosial memang telah banyak dilakukan. Namun, Muhammadiyah juga seharusnya memberikan peran yang lebih luas dalam menyelesaikan problematika bangsa dan negara.

Peran yang dimaksud menurut Din adalah dakwah kebangsaan. Muhammadiyah mulai memasuki dakwah ini dengan melakukan judicial reciew terhadap UU Ormas karena UU tersebut dinilai terlalu interventif atas eksistensi ormas.

Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan judicial reciew UU migas yang penuh kartel dan mafia migas, dan juga mengeluarkan fatwa atau pemikiran agama tentang sumber daya air di Indonesia.

Menurut Din, negara sudah keterlaluan memberikan hak pada swasta asing untuk mengeksploitasi, dan menjual air dalam bentuk kemasan. Misalnya adalah dominasi perusahaan Danone (Aqua) yang mengeksploitasi sumber mata air.

Akibatnya, debit air terkuras habis, dan para petani menderita, karena tidak memiliki cadangan air untuk kebutuhan perta-nian, padahal pajak yang mereka bayarkan tidak seberapa.

Din berpesan agar Muhammadiyah mampu memberikan solusi bagi bangsa atas problematika seperti penguasaan air hanya pada segelintir orang. “Semua itu adalah rangkaian ijtihad Muhammadiyah dalam menegakkan jihad kebangsaan untuk mencapai cita-cita proklamasi Indonesia,” tegas Din di Hotel Bima Jalan Pemuda, Klaten, Rabu, 24 Desember 2014. (satu_isl)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved