9 Perbedaan Antara Iran dengan Arab Saudi

Konstitusi negara Saudi mengacu pada Al-Qur’an dan Assunnah berdasarkan pemahaman Salafush Saleh yang telah disesuaikan

9 Perbedaan Antara Iran dengan Arab Saudi

SERAMBI UMMAH.COM - Berikut ini adalah 9 perbedaan antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran, ditinjau dari sisi syariat Islam:

Pertama, Kerajaan Arab Saudi bersifat kerajaan yang mengadopsi sistem pemerintahan jahiliyah yang kalau sekiranya itu baik, tentu Rasulullah Saw dan keempat khulafaur rasyidin akan melakukannya. Konstitusi negara Saudi mengacu pada Al-Qur’an dan Assunnah berdasarkan pemahaman Salafush Saleh yang telah disesuaikan dengan kehendak kerajaan, yang tidak sesuai dengan kepentingan raja akan direvisi, dihapus atau mengalami adaptasi/pemakluman yang penting rajanya masih shalat. Keseluruhan pejabat pentingnya termasuk kepala negara/raja secara mutlak ditetapkan hanya untuk keluarga Su’ud, dan kabilah lain diharamkan untuk bisa menjadi pejabat apalagi kepala negara.

Republik Islam Iran dalam memilih pemimpin tertinggi [Rahbar/Wali Faqih] mengadopsi sistem syura yang terdiri dari ulama-ulama besar yang ahli dan menguasai ilmu keislaman sehingga pemimpin tertinggi diatas presiden terpilih dari orang-orang yang memang selain ahli Islam juga ahli ilmu ketatanegaraan [ini pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab untuk menetapkan khalifah penggantinya], sementara pemilihan Presiden diserahkan kepada rakyat dengan mengadopsi sistem demokrasi yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jika Su’ud mendirikan nama negara dengan nama kabilahnya dan memperuntukkan kedudukan raja dan posisi penting hanya untuk keturunannya tidak peduli layak atau tidak, Imam Khomeini mendirikan negara dengan nama al-Jumhuriyah al-Islamiyah Iran [Republik Islam Iran] dan mewariskan sistem Wilayatul Faqih yang hanya membolehkan orang-orang yang layak dan mampu untuk menjabat kedudukan penting dipemerintahan, darimanapun asalnya. Jika di Saudi, kedudukan ulama dibawah raja dan tidak memiliki kedudukan politik dan hanya mengurusi masalah fiqh, fatwa-fatwanya pun mendapat intervensi dari kerajaan, sementara di Iran posisi ulama diatas Presiden dan memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar dari Presiden. Fatwa dan intruksi ulama yang menjadi wali faqih, wajib dikerjakan Presiden.

Kedua, Kerajaan Arab Saudi ketika mendapat ancaman agresi dari Irak dibawah rezim Saddam Husain, mengemis bantuan keamanan dari Amerika Serikat, sehingga sampai saat ini ada 5 pangkalan militer AS di wilayah Arab Saudi yang mendapat legitimasi fatwa mufti Arab Saudi, hubungan diplomatik antara kedua negara ini juga sangat akrab, dilihat pejabat penting kedua negara saling mengunjungi. Persenjataan dan semua kebutuhan militer Arab Saudi disediakan dan dibuat oleh AS, sehingga tidak satu kalipun kita mendengar Arab Saudi memiliki ilmuan yang ahli membuat senjata sendiri ataupun menemukan senjata model mutakhir .

Sedangkan Iran pasca terjadi revolusi Islam, AS justru diusir dari Iran, perusahaan-perusahaannya dinasionalisasi, aset-asetnya dibekukan, dan sampai saat ini jangankan pangkalan militer, kedubes AS saja tidak ada di Iran. Sejak 1979 tidak ada satupun presiden AS yang mengunjungi Iran, hubungan diplomatik antar kedua negara ini sangat tegang, bahkan saling menebar ancaman. Berbeda dengan Saudi yang menggantungkan kebutuhan militernya pada AS, Iran memproduksi sendiri. Bahkan ilmuan-ilmuan Iran berhasil menguasai tekhnologi nuklir yang membuat AS khawatir, sehingga merasa perlu mengajak negara-negara lain untuk mengembargo Iran agar menghentikan pengembangan tekhnologi nuklirnya. Iran tidak hanya produktif menemukan senjata mutakhir, juga berhasil membuat satelit secara mandiri tanpa bantuan dari satu negara manapun. Nama satelitnya Amid, yang artinya harapan.

Barack Obama, Salman bin Abdulaziz Al Saud, King Salman dan Obama. Kemesraan Arab Saudi-AS yang terus terjalin walau berganti pemimpin.

Ketiga, Kerajaan Arab Saudi mengharamkan orang-orang kafir menjabat dalam pemerintahannya namun tidak mengharamkan membantu orang-orang kafir untuk memerangi umat Islam khususnya menjaga eksistensi Israel dan menjaga kepentingan-kepentingan AS di Timur Tengah. Raja dan pejabat-pejabat penting Saudi akrab dan menjalin hubungan yang erat dengan tokoh-tokoh penting dari kalangan orang-orang kafir. Bahkan dalam operasi penyerangan ke Yaman, Arab Saudi melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan dari sekutunya yang merupakan negara-negara non muslim. Di Arab Saudi, AS dan Israel dilarang keras untuk dikecam ditempat-tempat umum, termasuk membakar bendera dan simbol-simbol kedua negara yang menjadi musuh umat Islam tersebut.

Republik Islam Iran sebagai negara republik yang mengadopsi sistem demokrasi, maka perwakilan-perwakilan kelompok minoritas mendapat hak diparlemen, bahkan termasuk Yahudi namun dengan syarat perwakilan-perwakilan tersebut anti Zionisme dan anti AS. Komunitas Yahudi Iran ketika diminta rezim Israel untuk bergabung dengan Israel, dengan tegas mereka menolak, bahwa pendirian negara Israel adalah bid’ah dalam agama Yahudi. Di Iran, AS dan Israel sebagai musuh umat Islam sering dikecam dan dilaknat di mimbar-mimbar dan tempat-tempat terbuka oleh para khatib dan orator. Setiap aksi demonstrasi rakyat Iran menentang kebijakan luar negeri AS dan Israel, selalu ada aksi pembakaran bendera dan simbol penting kedua negara tersebut.

Halaman
12
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved