Komisi VIII Minta Sidang Isbat Digelar Tertutup

sidang itsbat kerap disiarkan secara langsung di TV. Hal tersebut bagus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat

Komisi VIII Minta Sidang Isbat Digelar Tertutup

SERAMBI UMMAH.COM - KOMISI VIII DPR meminta Kementerian Agama RI diminta agar arif dan bijaksana dalam penetapan awal puasa dan lebaran.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar sidang itsbat secara tertutup. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan baru-baru ini.

“Tidak semua anggota masyarakat memahami perbedaan yang mungkin terjadi dalam sidang itsbat. Karena itu, biarlah persoalan itsbat awal Ramadhan menjadi konsumsi tokoh-tokoh agama yang memahami ilmu falaq secara baik,”, ungkap Saleh dalam keterangan persnya, Senin (8/6/2015) di Jakarta.

Namun ia mendengar awal Ramadan dan Idul Fitri tahun ini ormas Islam tidak akan ada perbedaan. Hampir semua ormas Islam akan menetapkan awal Ramadan dan Lebaran secara bersamaan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, sidang itsbat kerap disiarkan secara langsung di TV. Hal tersebut bagus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri.

Sayangnya, sidang itsbat sering kali menyisakan perdebatan di tengah masyarakat. Tidak jarang, ada kelompok masyarakat yang menyalahkan kelompok masyarakat yang lain. Padahal, argumen penetapan awal Ramadan dan lebaran yang berbeda itu belum tentu mereka pahami.

“Kadang ada juga ada kalimat-kalimat yang tidak bijak keluar dari peserta sidang itsbat. Akibatnya, ada kelompok lain yang berbeda pandangan merasa diadili dan dianggap salah. Padahal, pandangan mereka juga memiliki dasar dan rujukan syar’i yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Oleh karena itu, dalam RDP dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI beberapa hari lalu, Komisi VIII meminta sidang itsbat dilakukan secara tertutup.

Lebih lanjut Saleh berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator yang baik dan adil bagi seluruh umat beragama. Jikapun ada perbedaan, Kementerian Agama tidak boleh terlihat berpihak pada satu kelompok tertentu. (ipc)

Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved